www.jakarta.go.id

PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LUNCURKAN APLIKASI E-HIBAH DAN BANSOS

PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LUNCURKAN APLIKASI E-HIBAH DAN BANSOS

PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LUNCURKAN APLIKASI E-HIBAH DAN BANSOSPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta akan meluncurkan aplikasi e-Hibah dan Bansos, sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mengelola proses pengusulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan dengan aplikasi e-Hibah pengelolaan hibah yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta akan lebih transparan. Progres pembuatan aplikasi e-Hibah dan Bansos dipaparkan kepada Gubernur Basuki saat rapat pimpinan di Balaikota Jakarta, hari Senin (20/2). Aplikasi eHibah dan Bansos diharapkan dapat segera diluncurkan dan saat ini masih dalam tahapan penyempurnaan.

Aplikasi e-Hibah dan Bansos bertujuan membuat pendataan secara elektronik dan mencegah adanya pengaduan ganda dari satu lembaga kepada dua SKPD sekaligus dalam satu tahun anggaran. Aplikasi tersebut juga membuat SKPD dapat dengan mudah memantau proses pengajuan bantuan dari masyarakat dikarenakan proses pengajuan hibah/bansos/bankeu harus sesuai dengan jadwal, sedangkan usulan yang diajukan diluar jadwal akan ditolak otomatis oleh sistem. Validitas data pemohon dan penerima hibah/bansos/bankeu juga akan terdata dengan lebih baik karena setiap data pengajuan akan terekam secara otomatis di sistem. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa lembaga yang mengajukan hibah maupun bansos harus memasukkan data terlebih dahulu, seperti nomor kependudukan, (NIK), nama lembaga, alamat serta identitas lainnya.

E-Hibah dan Bansos juga mempermudah SKPD untuk memverifikasi usulan hibah/bansos/bankeu sehingga pencairan dana dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Ehibah dan Bansos akan hadir dalam website yang terintegrasi dengan situs Jakarta Smart City dan Jakarta Open Data. Pengembangan selanjutnya, e-Hibah dan Bansos direncanakan terhubung dengan aplikasi e-Budgeting sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RAPBD 2018.

Untuk diketahui, selama tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta menyalurkan dana hibah dan bansos hingga 4,9 triliun rupiah, dana ini dialokasikan untuk dana BOS, BOP, KJP dan bantuan keuangan kabupaten dan kota. Menurut persentase sebanyak 20% dari seluruh total dana hibah disalurkan untuk kelompok masyarakat. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana bansos, antara lain:

1. Pengajuan proposal dari masyarakat

2. Penelitian SKPD teknis dan evaluasi atas proposal

3. SKPD teknis menerbitkan surat rekomendasi

4. Surat rekomendasi diajukan untuk penganggaran ke DPRD dan dibahas di banggar

5. Setelah disetujui usulan dimasukan ke APBD, lalu diterbitkan SK Gubernur

6. Pencairan dana Hibah bisa dilakukan setelah terbitnya SK Gubernur

#jakartakini

Sumber : jakarta.go.id