STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Visi :

• Jakarta kota maju , lesatari dan berbudaya yang warganya terlibat dalan mewujudjan keberadaban , keadilan dan kesejahteraan bagi semua

Misi :

• Menjadikan jakarta kota yang aman , sehat  cerdas berbudaya dengan memperkuat nilai nilai  keluarga dan memberikan  ruang kreativifas melalhi kepemimpinan yang melibatkan , mengerakkan dan memanusiakan.
• Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya  lapangan kerja , kesatbilan  dan keterjangkauan kebutuhan pokom, meningkatnya keadilan sosial , percepatan pembangunan infrastrumtue, kemusahan investasi dan berbisnis , serta perbaiman pengelolaan tata ruang. 
• Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang ebrkarya , mngabdi melayani serta menyelasaiman berbahai  permasalahan kofa dan warga secara efektid meritokratis dan berintegritas 
• Menjadikan  Jakarta  kota yang lestari denga  pembangunan dan tata  kehidupan yang memperkuat daya dukunv lingkungan dan sosial .
• Menjadikan Jakarta ibukofa yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan , kebangsaan dan kebhinekaan.

1. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia.

2. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

   2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   3. pelaksanaan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia;

   4. pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian serta pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan produk hukum daerah;

   5. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah;
   6. pelaksanaan pelayanan perkara nonlitigasi;
   7. pelaksanaan advokasi hukum perkara litigasi;
   8. pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, publikasi, sosialisasi, dokumentasi, pengelolaan kearsipan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   9. peningkatan pengetahuan Hak Asasi Manusia;
   10. pelaksanaan kesekretariatan Biro Hukum;
   11. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Hukum;
   12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Biro Hukum; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum; dan
   13. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

        

               *Berdasarkan Pergub No.57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Regulasi  Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur melalui Program Pembentukan Peraturan Gubernur. Dan  dalam Pasal 34  Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa pemerintah menyediakan sistem informasi pembentukan produk hukum daerah secara elektronik berupa:

1. Perencanaan penyusunan produk hukum daerah;
2. Penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah; dan
3. Penyebarluasan produk hukum daerah yang telah diundangkan.

Regulasi Kebijakan

Peraturan Gubernur  dan Peraturan Daerah disusun  melalui Program Pembentukan Peraturan Gubernur  (Propempergub) dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan usulan kebutuhan, kebijakan, amanat Undang  Undang. Propempergub  dan Propemperda ditetapkan setiap tahun dan diusulkan H-1 tahun berkenaan. 

Propempergub  ditetapkan  dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Promperda  ditetapkan dengan SK  DPRD  Provinsi DKI Jakarta  sesuai  dengan hasil pembahasan Bapemperda  atas usulan  Rancangan Peraturan Daerah  dari eksekutif.

Regulasi Penyebarluasan Produk Hukum Daerah yang diundangkan

Penyebarluasan produk hukum daerah yang telah diundangkan  diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun  2022 tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

Produk hukum  daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah diundangkan disebarluaskan melalui situs https://jdih.jakarta.go.id/ 

Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Provnsi DKI Jakarta telah terintegasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).