Biro Kerja Sama Daerah, terdiri atas:

1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
2. Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
3. Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga;
4. Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas:
   1. Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
   2. Subbagian Tata Usaha;
      
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Visi :

Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua

Misi :

• Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
• Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
• Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
• Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
• Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

1. Biro Kerja Sama Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, , dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dan perjalanan dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas, Biro Kerja Sama Daerah menyelenggarakan
   fungsi:
   1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   3. pengoordinasian, perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
   4. penyusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
   5. pengoordinasian PD, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Perwakilan RI lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
   6. pelaksanaan penyusunan naskah sinergi, nota kesepakatan,kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan notakesepahaman/nota kesepakatan;
   7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja samadaerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
   8. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kerjasama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
   9. penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama daerah;
   10. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
       
   11. fasilitasi forum, organisasi, dan/atau asosiasi kerja sama daerah;
   12. pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain
       dalam negeri, pemerintah daerah lain luar negeri, lembaga luar negeri serta forum, organisasi, dan/atau asosiasi kerja sama daerah;
   13. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah;
   14. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja Sama Daerah;
   15. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah; dan
   16. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Perekonomian dan Keuangan

Kebijakan Regulasi Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tertuang pada :

• KepGub No 192 tahun 2021 Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
• Pergub No 123 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Pergub No 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
• Permendagri No 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
• Permendagri No 25 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri