logo jakarta
Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
Profil

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah


Profil Organisasi

Biro Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

Profil Pimpinan

Mochamad Abbas
NIP. 197006091997031004
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan

Lahir di Jakarta, 9 Juni 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari UPN Veteran pada tahun 1996 serta gelar Magister dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2002.

Mochamad Abbas menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian sejak 8 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 1106 Tahun 2019.

Penghargaan yang telah didapatkan diantaranya Satya Lencana Karya Satya KL.1 yang diberikan oleh Presiden RI, Penghargaan Masa Kerja 15 Tahun oleh Gubernur DKI Jakarta, serta Penghargaan Masa Kerja 20 Tahun oleh Gubernur DKI Jakarta.

Struktur Organisasi

Visi dan Misi

Visi : Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni :

Misi :

  1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
  2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;
  3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;
  4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
  5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan;
  6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.
Tugas dan Fungsi

Tugas :

Biro Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. 

Fungsi :

  1. pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah; 
  2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah; 
  3. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah; 
  4. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah; 
  5. fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perekonomian dan keuangan; 
  6. pelaksanaan kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan; 
  7. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Perekonomian dan Keuangan;
  8. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
  9. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh  Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Perekonomian dan Keuangan
Kebijakan dan Regulasi



Layanan

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah


PPID

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah


Profil PPID Biro

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan telah menunjuk PPID melalui Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta dengan Susunan Anggota sebagai Berikut:

Ketua                : Abdul Ghofar Alhakim

Sekretaris         : Rimba Rao Akbar

Anggota            : Andhi Fredy

                           Rere Karlina Wigati

                           Mochammad Isnin



Formulir Permohonan Publik

Pengajuan permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan di bawah ini.



Formulir Permohonan Informasi Publik Biro Download
Daftar Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan telah menunjuk PPID melalui Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta dengan Susunan Anggota sebagai Berikut:

Ketua                : Abdul Ghofar Alhakim

Sekretaris         : Rimba Rao Akbar

Anggota            : Andhi Fredy

                           Rere Karlina Wigati

                           Mochammad Isnin



Informasi Berkala

  1. Informasi Tentang Badan Publik
    1. Kedudukan/Domisili beserta Alamat Lengkap
    2. Visi dan Misi
    3. Tugas dan Fungsi
    4. Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi
    5. Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan 1
  2. Ringkasan Informasi mengenai Program dan Kegiatan yang Sedang Dilakukan
    1. Nama Program dan Kegiatan
    2. Target/Capaian Program dan Kegiatan
    3. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan
    4. Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik
    5. Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja
    1. Laporan Akuntabilitas Kinerja
  4. Ringkasan Laporan Keuangan
    1. Neraca Keuangan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    2. Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    3. Laporan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Berjalan
    4. Daftar Aset dan Inventaris
    5. Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
    7. Nilai Anggaran
    8. Laporan Keuangan
  5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
    1. Informasi Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik
    2. Informasi Laporan Informasi Publik
  6. Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik
    1. Informasi Permohonan dan keberatan Informasi Publik
    2. Informasi Permohonan Penyelesaian sengketa informasi dan Penanganan Sengketa Informasi
  7. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik
    1. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat Badan Publik
    2. Kanal Pengaduan Resmi Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    3. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin / Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan
  8. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    1. Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa
  9. Informasi Tentang Regulasi Badan Publik
  10. Kalender Kegiatan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
Informasi Serta Merta

  1. Informasi berkaitan dengan kebijakan kedaruratan
  2. Informasi mengenai tata cara penanganan kedaruratan
  3. Upaya pencegahan kedaruratan
Informasi Setiap Saat

  1. Daftar Informasi Publik Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    1. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
  2. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik
  3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
    1. Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi di lingkungan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    2. Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Administrasi di lingkungan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    3. Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Personil di lingkungan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
  4. Informasi tentang Rencana Strategis
    1. Dokumen Rencana Strategis Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
    2. Dokumen Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
  5. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik
    1. Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
  6. Informasi mengenai Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik
    1. Infografis
    2. Agenda Kerja Pimpinan Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
Prosedur Memperoleh Informasi Publik

Tata cara Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat didownload pada link dibawah ini.



Tata cara Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Download
Tata Cara Pengaduan dan Penyalahgunaan

Tata cara Prosedur Pelayanan Pengaduan Permohonan Informasi Publik dapat didownload pada link dibawah ini.



Tata Cara Pengaduan dan Penyalahgunaan Download
Satu Data Jakarta

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah


Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
Hubungi Kami


Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah

Gedung Balaikota Blok G Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

No. Telephone : 021-3822820
No. Fax : 021 3857144
Email : biroperekonomian@jakarta.go.id.

Skip to content