KJMU

KJMU

Dinas Pendidikan
Jumat, 29 Januari 2021, 11:09 WIB

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan program pemberian bantuan biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang diberikan kepada calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik. 

Tujuan KJMU

Program bantuan KJMU memiliki beberapa tujuan utama, yakni: 

  1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;

  2. Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai  selesai dan tepat waktu;

  3. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat;

  4. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. 

Persyaratan Umum KJMU

Calon penerima KJMU harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, antara lain: 

  • Berdomisili dan memiliki KTP serta Kartu Keluarga DKI Jakarta;

  • Berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

  • Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

  • Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN.


Persyaratan Khusus KJMU

Para calon mahasiswa yang akan mengajukan KJMU perlu memenuhi persyaratan berikut ini:


  1. Lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.

  2. Diterima melalui jalur reguler pada:

  • PTN di bawah naungan Kemenristekdikti.

  • PTN di bawah naungan Kemenag.

  • PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun berjalan.


Pendaftar yang sudah menyandang status mahasiswa juga dapat mengajukan KJMU dengan memenuhi persyaratan berikut ini: 


  1. Lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.

  2. Pengajuan paling lama pada semester 2.

  3. Diterima melalui jalur reguler pada:

  • PTN di bawah naungan Kemenristekdikti.

  • PTN di bawah naungan Kemenag.

  • PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun berjalan.

 

Bagaimana Pengajuan KJMU?

Peserta Didik/Mahasiswa mendaftar melalui sekolah asal dengan melengkapi dokumen yang tertera di bawah ini:


1. Surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan.

2. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000.

3. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

6. Surat Keterangan Tidak Mampu.

7. Bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS.

Besaran dan Penggunaan Biaya KJMU




Setiap penerima KJMU akan mendapatkan Rp 9.000.000 per semester. Dana KJMU untuk dua pembiayaan utama, yaitu Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya Pendukung Personal. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS. Sementara itu, Biaya Pendukung Personal dapat berupa:

  • Biaya buku;

  • Kudapan bergizi;

  • Transportasi;

  • Perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya. 

Kewajiban dan Larangan bagi Penerima KJMU

Setiap penerima KJMU memiliki kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi, antara lain: 


Kewajiban 

  1. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemerintah Daerah (Pemda).

  3. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih.

  4. Mengabdi kepada masyarakat di luar program wajib Perguruan Tinggi (PT), melaporkan hasil pengabdian kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, serta mencantumkan Surat Pernyataan Kesanggupan. 

  5. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. 

  6. Membuat laporan tertulis kepada gubernur yang terdiri dari prestasi akademik setiap semester, dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi serta laporan setelah menyelesaikan pendidikan. 


Larangan

  1. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. 

  2. Cuti akademik.

  3. Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan.

  4. Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS.

  5. Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih.

  6. Tidak boleh mendapatkan IPK di bawah yang telah ditetapkan. Untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), batas IPK minimal adalah 3.00 (Prodi Sosial) dan 2.75 (Prodi Eksakta).  


Daftar PTN dan PTS dalam Program KJMU

Terdapat 101 PTN dan 12 PTS yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJMU. Untuk mengetahui daftar PTN dan PTS tersebut dapat dilihat melalui tautan ini

Artikel Terkait

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan dinas yang memiliki visi untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua.