Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

• Fungsi Otorisasi

APBD sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang direncanakan. Jika tidak dianggarkan dalam APBD, maka sebuah kegiatan tidak memiliki dasar untuk dilaksanakan.

• Fungsi Perencanaan

APBD dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

• Fungsi Pengawasan

APBD sebagai pedoman penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan anggaran.

• Fungsi Alokasi

Anggaran yang tercantum dalam APBD harus digunakan untuk penyediaan fasilitas publik, membangun sarana dan prasarana daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan bersama.

• Fungsi Distribusi

Kebijakan dalam APBD baik penganggaran, pendapatan, maupun belanja digunakan untuk semua pihak, bukan hanya terfokus satu sektor atau daerah saja, serta harus menjunjung asas keadilan.

• Fungsi Stabilisasi.

APDB sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan ekonomi daerah.

APBD memiliki beberapa sumber pendanaan di antaranya:

• Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga jenis retribusi:

• Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. 

• Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jasa usaha (bisnis) dengan menganut prinsip komersial. 

• Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dibayarkan atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. 

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

• Pajak Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

• Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Anda dapat mengakses dan melihat APBD DKI Jakarta secara daring melalui apbd.jakarta.go.id. Di portal ini, Anda dapat mengawasi seluruh anggaran Pemprov DKI Jakarta selama 3 (tiga) tahun belakangan dan tahun yang sedang berjalan. Bagi para Aparat Sipil Negara (ASN), portal ini merupakan tempat perencanaan dan penganggaran APBD sebagai implementasi e-Budgeting.

Anda dapat mengakses dan mengunduh Dokumen Penetapan APBD dan Dokumen Perubahan APBD setiap tahun secara daring melalui url/link : https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diunduh dalam “Lampiran 2” Peraturan Gubernur  tentang Penjabaran APBD setiap tahunnya.

Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat diakses dan diunduh melalui website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui url/link : https://bpkd.jakarta.go.id/keuangan-transparasi

https://apbd.jakarta.go.id/