logo jakarta

Mitigasi Banjir dengan Inovasi dan Sinergi Pemprov DKI Jakarta

Mitigasi Banjir dengan Inovasi dan Sinergi Pemprov DKI Jakarta

Dinas Sumber Daya Air
Rabu, 11 Desember 2024, 10:09 WIB

Kota Jakarta yang berlokasi di wilayah dataran rendah dengan belasan aliran sungai sangat rawan akan terjadinya bencana banjir. Dampak perubahan iklim seperti anomali curah hujan yang semakin tinggi menambah risiko bencana banjir di Jakarta. Selain faktor alam, penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan industri yang berlebihan menyebabkan penurunan muka tanah. Hal tersebut turut berkontribusi akan bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berbagai faktor tersebut membutuhkan mitigasi dan penanganan agar tidak berdampak buruk bagi kota dan warga Jakarta.

Permasalahan banjir di Jakarta turut membutuhkan sinergi antar instansi. Begitupun sinergi wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang menghadapi masalah kewilayahan serupa seperti banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan Dinas SDA menjadi kunci dalam upaya mitigasi banjir. Beberapa langkah yang telah diambil diantaranya pembangunan infrastruktur, pengerahan petugas ke titik strategis, hingga skema terintegrasi penanganan banjir.

Optimalisasi Infrastruktur Pengendali Banjir

Salah satu fokus utama Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Data terbaru menyebut terdapat 593 unit pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi dan 557 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

Kemudian untuk pembangunan waduk/situ/embung, tahun 2024 ini sudah terbangun 8 waduk/situ/embung. Rincian 6 lokasi pembangunan waduk/embung lanjutan yaitu Waduk Marunda, Waduk Dukuh 2, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap, Revitalisasi Embung Kaja, dan Penyelesaian Embung Pekayon. Sementara waduk/embung yang baru dibangun tahun ini yaitu Embung SDN 01 Petukangan Selatan dan Embung Jl. Pemuda Srengseng Sawah.

Selain pembangunan waduk/situ/embung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk melindungi Jakarta dari bencana banjir yang semakin parah akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan sebuah program pembangunan tanggul pantai dan pengembangan kawasan pesisir Jakarta sebagai langkah pencegahan potensi bencana banjir rob. Saat ini NCICD berada di Fase A dengan progres pembangunan sepanjang 8,510 km dari total trase 21 km.

Sistem Polder Pengendali Banjir

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengelola sistem polder di berbagai wilayah rawan banjir. Terdapat ragam komponen pada sistem polder, yaitu: jaringan drainase, sebuah kolam penampungan yang terhubung langsung dengan aliran sungai, pintu air, dan pompa. Sistem polder mengintegrasikan komponen-komponen tersebut yang dikendalikan dalam satu pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir akan dibatasi dengan jelas, sehingga elevasi muka air, debit dan volume air yang harus dikeluarkan dari sistem dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem drainase yang terkendali.

Pada tahun 2024, terdapat 5 polder/pompa yang sedang dibangun dengan rincian Polder/Pompa Sunter C, Polder/Pompa Gaya Motor, Polder/Pompa Kali Sepatan (KBN), Polder/Pompa IKPN, dan Polder/Pompa RW 13 (Greenville).

Upaya Pencegahan Banjir

Pengerahan alat berat hingga pasukan biru untuk pengerukan dan pengurasan, naturalisasi waduk dan kali/sungai, serta pembangunan dan revitalisasi dilakukan sebagai bagian dari pencegahan banjir di Jakarta. Seiring waktu, sungai akan mengalami pengendapan sedimen dan lumpur, sehingga dasar sungai akan menjadi lebih dangkal. Pengerukan dan peremajaan dilakukan pada seluruh jaringan drainase yang ada di Jakarta untuk meminimalisir pendangkalan. Dinas SDA secara rutin menjalankan program "Gerebek Lumpur," yang bertujuan meningkatkan kapasitas tampung sungai dan waduk dengan pengerukan lumpur. 

Hingga November 2024, progres pengerukan waduk/situ/embung, kali/sungai dan saluran di 5 kota administrasi Jakarta sudah mencapai 1.003.009 meter kubik (m3). Sementara untuk peralatan pendukung, data terbaru mencatat sudah ada 800 unit pintu air di 570 lokasi, 260 unit alat berat, dan 460 unit dump truk.

Sistem Informasi Siaga Banjir

Unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta memiliki dan mengelola sistem informasi untuk mitigasi dan pengawasan banjir berupa alat elektronik seperti CCTV, alat ukur tinggi muka air atau TMA otomatis (Automatic Water Level Record/AWLR), serta alat pengukur curah hujan otomatis atau Automatic Rainfall Record (ARR).

Data hingga 2 Desember 2024, terdapat 118 unit CCTV  di 111 lokasi yang tersebar  di rumah pompa, pintu air, dan pos pemantauan Jabodetabek. Sementara untuk sensor tinggi muka air sudah terpasang sebanyak 28 sensor TMA di lima wilayah kota administrasi, termasuk 2 unit di Bogor (Katulampa dan Cibalok) dan 1 unit di Depok (Jembatan Panus). Sistem informasi siaga banjir lainnya, berupa alat pengukur curah hujan otomatis sudah terpasang di 55 lokasi ARR yang tersebar di Jabodetabek dan Banten.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga menjalin komunikasi dengan daerah penyangga seperti Bogor dan Depok untuk meminimalkan risiko banjir kiriman. Salah satu inisiatif adalah pengelolaan bersama sungai-sungai yang melintasi daerah-daerah tersebut, seperti Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan inovasi dalam menangani banjir. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Jakarta mampu menghadapi tantangan ini dengan lebih baik, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Mari bersama atasi banjir Jakarta.

Artikel Terkait

Dinas Sumber Daya Air

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Skip to content