APBD Jakarta 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. APBD DKI Jakarta Tahun 2024 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 ini secara resmi menentukan besaran anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 81.71 Triliun. Tidak hanya diperuntukkan bagi urusan internal pemerintahan, APBD 2024 turut dialokasikan untuk membangun Kota Jakarta melalui berbagai program hingga kebijakan. 

Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pembagian antara penerimaan dan pengeluaran daerah secara rinci yaitu:

Program Prioritas Jakarta 2024

Selain mengatur belanja dan pendapatan daerah, APBD 2024 turut merefleksikan program dan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 ini. Program prioritas langsung bersentuhan dengan kepentingan publik serta berdampak luas bagi masyarakat. 

Khusus tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta memiliki 6 (enam) program prioritas yang akan berdampak langsung bagi publik, yaitu: 

• Penanganan Banjir

  Musim penghujan di awal dan akhir tahun yang selalu melanda Jakarta membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,89 Triliun untuk menanggulangi potensi banjir di wilayah Jakarta. 

• Penanganan Kemacetan

  Mobilitas masyarakat perkotaan yang padat dan cepat mewarnai hiruk pikuk Kota Jakarta. Meski Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan transportasi publik yang mencakup hampir seluruh wilayah Jakarta bahkan hingga sekitarnya, mobilitas warga dengan kendaraan pribadi tidak bisa dihindari. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,97 Triliun bagi program maupun kebijakan untuk penanganan kemacetan lalu lintas. 

• Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

  Badai pandemi yang berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi sudah mereda. Kegiatan berniaga dan perekonomian masyarakat sudah mulai mereda dan lebih tinggi dari sebelumnya. Guna mengakselerasi perekonomian Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana hingga Rp 1,57 Triliun untuk akselerasi ekonomi. 

• Penanggulangan Kemiskinan

  Kesejahteraan masyarakat Jakarta menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Persentase kemiskinan masyarakat Jakarta di angka 4,44% pada tahun 2023 akan terus berkurang guna mewujudkan visi nasional tingkat kemiskinan 0%. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 7,44 Triliun dalam berbagai kebijakan hingga program penanggulangan kemiskinan. 

• Penanggulangan Stunting 

  Kecukupan gizi bagi masyarakat Jakarta, bahkan sejak usia bayi tidak hanya menjadi perhatian orang tua. Pemprov DKI Jakarta turut memerhatikan pertumbuhan anak-anak Jakarta. Melalui anggaran Rp 1,75 Triliun, Pemprov DKI Jakarta menyediakan program hingga kebijakan untuk menanggulangi tingkat prevalensi stunting di Jakarta. 

• Penguatan Nilai Demokrasi

  Jakarta sebagai Provinsi dengan nilai indeks demokrasi yang tinggi Indonesia tentu menjadi percontohan bagi wilayah sekitarnya. Ragam kegiatan sosial dan politik yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta turut menghidupan keberagaman dinamika sosial yang kondusif di Jakarta. Guna mempertahankan predikat provinsi dengan nilai indeks demokrasi yang tinggi, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,14 Triliun. 

Selain keenam program prioritas tersebut, alokasi APBD Provinsi DKI Jakarta 2024 juga terbagi atas 7 (tujuh) urusan utama. Yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan perhubungan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, serta urusan perindustrian, perdagangan, dan UMKM.