Melalui pendanaan pada APBD tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menjadi sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Anggaran tersebut dikerahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah guna menciptakan tenaga kerja Jakarta yang berkualitas. Serta sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Rincian anggaran untuk urusan tenaga kerja, antara lain:
Rp 10.46 Miliar untuk Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menjadi wirausahawan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Jakarta.
Rp 1.96 Miliar untuk Pelatihan Satuan Pengamanan dalam rangka menghasilkan satuan pengamanan yang terampil, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengamanan di titik bisnis dan wilayah strategis di Jakarta.
Rp 871 Juta untuk Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan meningkatnya produktivitas UMKM, maka akan meningkatkan perekonomian serta kreativitas masyarakat yang produktif.
Rp 5.95 Miliar untuk Pelatihan SIM A dalam rangka meningkatkan kemampuan mengemudi masyarakat untuk digunakan dalam menunjang pekerjaan.
Rp 3.95 Miliar untuk Pameran Bursa Kerja (Job Fair) sebagai wadah untuk para pencari kerja untuk bertemu dengan para pemberi kerja.
Rp 70.06 Miliar untuk Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya.
Seluruh program tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai tenaga kerja yang kompeten serta mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.
